Implementasi Demokrasi Di Indonesia

Beberapa nada skeptis yang ditujukan kepada Indonesia. Pertama, demokrasi akan membawa situasi kacau dan perpecahan. Demokrasi di Indonesia hanyalah perubahan rezim, demokrasi akan memicu ekstrimisme dan radikalisme politik di Indonesia. Kedua, demokrasi di Indonesia menunjukkan Islam dan modernitas dapat berjalan bersama. Dan terlepas dari goncangan hebat akibat pergantian 4 kali presiden selama periode 1998-2002, demokrasi Indonesia telah menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga telah berhasil menjadi sebuah negara demokrasi terbesar di dunia dan melaksanakan pemilu yang kompleks dengan sangat sukses.
Demokrasi di Indonesia sudah berjalan baik saat ini jika dibandingkan pada rezim Orde Baru sebelumnya. Bahkan Indonesia telah diakui dunia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Salah satu ciri keberhasilan demokrasi adalah kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, antara lain bisa dilihat dari kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat (demonstrasi), dan kebebasan mendirikan partai politik. Namun kebebasan tersebut, tetap dipagari dengan peraturan/Undang-Undang yg tidak menghianati demokrasi.
Indonesia yang merdeka sejak tahun 1945 memilih sistem politik demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam perjalanannya, perkembangan demokrasi sampai dengan masa orde baru bisa dibagai dalam tiga masa, yaitu:
A. Masa RI I yang sering disebut dengan demokrasi parlementer, karena pada masa ini peranan parlemen dan partai-partai sangat kelihatan dalam pemerintahan.
B. Masa RI II yang sering disebut dengan demokrasi terpimpin, pada masa ini banyak aspek-aspek pemerintahan yang menyimpanmg dari aspek demokrasi konstitusional.
C. Masa RI III yang sering disebut dengan demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional, tetapi pada masa ini yang digunakan adalah sistem presidensiil (Budiarjo, 2002: 69).
Setelah masa orde baru runtuh, sistem demokrasi di Indonesia mengalami perubahan. Sistem yang dianut masih berbentuk demokrasi konstitusional, di mana pemerintahan tidak berseifta mutlak tetapi dibatasi oleh konstitusi. Penerapan ini bisa kita lihat dari adanya beberapa aspek demokrasi konstitusional yang ada.
Beberapa aspek demokrasi yang bisa kita lihat seperti adanya UU atau konstitusi yang membatasi pemeintahan, sehingga mereka tidak berkuasa secara absolut tetapi rakyat lah yang berkuasa. Kemudian aspek lainnya adalah adanya pemilu yang berfungsi untuk memilih wakil rakyat. Pada pemilu 2004 yang lalu, bahkan digunakan sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Hal ini berarti rakyat dapat memberikan suaranya dalam meilih wakil mereka di pemerintahan secara langsung. Secara ideal hal ini bagus memang, karena suara rakyat tertampung semuanya, tapa terkecuali. Dalam azas demokrasi memang setiap anggota masyarakat berhak untuk menyuarakan pendapatnya, karena sistem pemerintahan ini menganut dasar dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun, pada penerapannya memang belum bisa seideal yang diharapkan.
Permasalahan yang muncul adalah jika kemudian melihat banyaknya masyarakat yang belum mengerti benar sistem demokrasi yang dianut. Hal ini berdampak pada ketidak tahuan mereka dalam kepemilikan hak-hak mereka. Banyak orang yang tidak tahu bahwa suara ereka diperhitungkan dan bisa mempengaruhi pemerintahan, hal ini bisa kita lihat dari banyaknya golput atau golongan putih yang memilih untuk tidak menyampaikan suaranya, atau dari banyaknya masyarakat yang dalam penyampaian suaranya masih asal-asalan, sekedar ikut-ikutan misalnya.
Dampak dari permasalahan tersebut tentu pada jalannya pemeritahan. Sebuah pemerintahan yang dipilih secara asal-asalan bisa jadi asal-asalan juga, oleh karenanya pemilihan yang baik sangat diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang baik. Kesadaran masyarakat akan politik sangat diperlukan, partai politik, media dan pemerintahan sendiri mempunyai andil yang sangat besar untuk mewujudkan hal ini. Ketika masyarakat sudah sadar dan mengetahui dengan baik sistem demokrasi, maka sistem ini bisa dijalankan dengan baik. Bukankah jika dilihat dengan baik, sistem ini sangat mendukung rakyat dan mementingkan rakyat.
Untuk gambaran pemilu di Indonesia berikutnya, ada baiknya pemerintah membangun kesadaran lebih pada masyarakat dalam hal demokrasi. Karena jika dilihat dalam skala kecil saja, misalnya pemilihan kepala daerah, masih banyak masyarakat yang tidak tahu pentingnya suara yang mereka miliki. Masih banyak masyarakat yang memilih untuk tidak memberikan suaranya, atau memberikan secara asal. Menjelang pemulu 2009 hal ini bisa jadi PR penting bagi pemerintah, bukankah pada akhirnya ini untuk kebaikan semua pihak.
Bisa dikatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi kiblat demokrasi di kawasan Asia, berkat keberhasilan mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi. Menurut Ketua Asosiasi Konsultan Politik Asia Pasifik (APAPC), Pri Sulisto, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi bisa menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia yang hingga saat ini beberapa di antaranya masih diperintah dengan ‘tangan besi’. Indonesia juga bisa menjadi contoh, bahwa pembangunan sistem demokrasi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan ekonomi.
Ia menilai, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi yang tidak banyak disadari itu, membuat pihak luar termasuk Asosiasi Internasional Konsultan Politik (IAPC), membuka mata bangsa Indonesia, bahwa keberhasilan tersebut merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Prestasi tersebut juga menjadikan Indonesia sangat berpotensi mengantar datangnya suatu era baru di Asia yang demokratis dan makmur.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab disapa SBY menerima anugerah medali demokrasi. SBY pun memaparkan panjang lebar perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, demokrasi Indonesia merupakan jawaban terhadap skeptisme perjalanan demokrasi di negeri ini. Beliau pun mencontohkan beberapa nada skeptis yang ditujukan kepada Indonesia. Pertama, demokrasi akan membawa situasi kacau dan perpecahan. Demokrasi di Indonesia hanyalah perubahan rezim, demokrasi akan memicu ekstrimisme dan radikalisme politik di Indonesia.
Beliau pun menambahkan bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan Islam dan moderitas dapat berjalan bersama. Dan terlepas dari goncangan hebat akibat pergantian 4 kali presiden selama periode 1998-2002, demokrasi Indonesia telah menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga telah berhasil menjadi sebuah negara demokrasi terbesar di dunia dan melaksanakan pemilu yang kompleks dengan sangat sukses.
Meski pada awalnya banyak yang meragukan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kenyataannya demokrasi di Indonesia saat ini telah berusia 10 tahun dan akan terus berkembang. Sebagian orang pernah berpendapat bahwa demokrasi tidak akan berlangsung lama di Indonesia, karena masyarakatnya belum siap. Mereka juga pernah mengatakan bahwa negara Indonesia terlalu besar dan memiliki persoalan yang kompleks. Keraguan tersebut bahkan menyerupai kekhawatiran yang dapat membuat Indonesia chaos yang dapat mengakibatkan perpecahan.
PELAKSANAAN DEMOKRASI DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN
Sebagaimana negara-negara lain, negara kita Republik Indonesia adalah negara demokrasi. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih sering kita temui perilaku yang tidak demokratis, misalnya berupa tindakan sewenang-wenang, tidak menghargai perbedaan, tidak mematuhi aturan atau kesepakatan yang telah diputuskan.
Dalam uraian bab ini kalian akan mempelajari berbagai hal tentang demokrasi. Setelah pembelajaran ini kalian diharapkan memiliki kemampuan untuk : menjelaskan hakikat demokrasi; menguraikan macam-macam demokrasi; menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; serta menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan.
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Akhir milenium kedua ditandai dengan perubahan besar di Indonesia. Rejim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun yang dipimpin oleh Soeharto akhirnya tumbang. Demokrasi Pancasila versi Orde Baru mulai digantikan dengan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Hanya saja tidak mudah mewujudkan hal ini, karena setelah Soeharto tumbang tidak ada kekuatan yang mampu mengarahkan perubahan secara damai, bertahap dan progresif. Yang ada justru muncul berbagai konflik serta terjadi perubahan genetika sosial masyarakat Indonesia. Hal ini tak lepas dari pengaruh krisis moneter yang menjalar kepada krisis keuangan sehingga pengaruh depresiasi rupiah berpengaruh signifikan terhadap kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Inflasi yang dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat berpengaruh kepada kualitas kehidupan masyarakat. Rakyat Indonesia sebagian besar masuk ke dalam sebuah era demokrasi sesungguhnya dimana pada saat yang sama tingkat kehidupan ekonomi mereka justru tidak lebih baik dibandingkan ketika masa Orde Baru.
Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi. Pertama adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua adalah demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi.
Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita. Demokrasi liberal ternyata pada saat itu belum bisa memberikan perubahan yang berarti bagi Indonesia. Namun demikian, berbagai kabinet yang jatuh-bangun pada masa itu telah memperlihatkan berbagai ragam pribadi beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin namun mudah dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. Sementara demokrasi terpimpin yang dideklarasikan oleh Soekarno (setelah melihat terlalu lamanya konstituante mengeluarkan undang-undang dasar baru) telah memperkuat posisi Soekarno secara absolut. Di satu sisi, hal ini berdampak pada kewibawaan Indonesia di forum Internasional yang diperlihatkan oleh berbagai manuver yang dilakukan Soekarno serta munculnya Indonesia sebagai salah satu kekuatan militer yang patut diperhitungkan di Asia. Namun pada sisi lain segi ekonomi rakyat kurang terperhatikan akibat berbagai kebijakan politik pada masa itu.
Lain pula dengan masa demokrasi Pancasila pada kepemimpinan Soeharto. Stabilitas keamanan sangat dijaga sehingga terjadi pemasungan kebebasan berbicara. Namun tingkat kehidupan ekonomi rakyat relatif baik. Hal ini juga tidak terlepas dari sistem nilai tukar dan alokasi subsidi BBM sehingga harga-harga barang dan jasa berada pada titik keterjangkauan masyarakat secara umum. Namun demikian penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin parah menjangkiti pemerintahan. Lembaga pemerintahan yang ada di legislatif, eksekutif dan yudikatif terkena virus KKN ini. Selain itu, pemasungan kebebasan berbicara ternyata menjadi bola salju yang semakin membesar yang siap meledak. Bom waktu ini telah terakumulasi sekian lama dan ledakannya terjadi pada bulan Mei 1998. Selepas kejatuhan Soeharto, selain terjadinya kenaikan harga barang dan jasa beberapa kali dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, instabilitas keamanan dan politik serta KKN bersamaan terjadi sehingga yang paling terkena dampaknya adalah rakyat kecil yang jumlahnya mayoritas dan menyebabkan posisi tawar Indonesia sangat lemah di mata internasional akibat tidak adanya kepemimpinan yang kuat. Namun demikian, demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia memperlihatkan beberapa kemajuan dibandingkan masa-masa sebelumnya. secara langsung adalah kemajuan lain dalam tahapan demokratisasi di Indonesia.