MENGIKIS NALAR POLITIK BEBAL

Para anggota dewan yang ingin membangun gedung baru dengan konsep sangat mewah yang menelan biaya sebesar Rp 1,8 triliun (1. Kamar senilai Rp 3,3 miliar) dengan alasan gedung yang saat ini sudah tidak representatif dan mengalami keretakan dan kemiringan 7 derajat dan padahal menurut Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum, kondisi Gedung masih aman hingga 50 tahun mendatang. Keadaan seperti itulah yang sekarang terjadi didalam lembaga tinggi negara Indonesia saat ini dan menurut penulis keadaan seperti ini sudah mencoreng wajah demokrasi yang sesungguhnya demokrasi yang sudah tidak wajar dan banyak kontroversi salah satunya adalah kontroversi dana renovasi gedung yang menelan dana miliaran rupiah dan bahkan pula tersandung oleh skandal korupsi yang dipertontonkan dengan telanjang. Menyikapi kondisi yang sudah tidak wajar ini seharusnya yang dilakukan para anggota dari lembaga tinggi negara tersebut adalah bagaimana membuat regulasi-regulasi yang bijaksana dan adil yang dapat memberikan daya hidup pada masyarakat. Sikap ngotot para anggota lembaga tinggi negara tersebut seperti menari-nari diatas penderitaan rakyat yang terus dan ingin menggunakan egonya tanpa bercermin pada sikap etis dan etika dalam berpolitik yang seharusnya mereka gunakan. Sebagian rakyat hidup dalam kemiskinan dan impitan hidup saat ini, banyak terjadi PHK dimana-mana, pengangguran yang terus bermunculan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang tetap tinggi, gizi buruk yang melanda anak-anak bangsa di pelosok negeri ditengah iklan politik yang menelan miliaran rupiah, para masyarakat dipaksa melawan ganasnya liberalisasi pasar tanpa proteksi negara yang mengawalnya yang menenggelamkan mereka yang selama ini terpinggirkan
secara politik, social, dan ekonomi. Maka dari itu mencermati berbagai persoalan ini diperlukanlah sebuah kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat, agar dapatnya para anggota dewan tersebut bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan rakyat Indonesia bisa menikmati secara adil tanpa skandal politik dan KKN.